Contohlah Bukittinggi!Padang - Prestasi Pemko Bukittingi terbaik dua dalam pelayanan publik di Indonesia sesuai survei KPK, diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi pemerintah daerah di Sumbar. Karena pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah.

Hal itu disampaikan, Gubernur Irwan Prayitno menanggapi Bukittingi menjadi kota yang memberikan mutu pelayanan terbaik nomor 2 di Indonesia versi KPK, pada Singgalang Rabu, (7/12). 

Dikatakannya, penilaian terhadap pelayanan publik adalah citra positif bagi pemerintah daerah. Karena tugas pemerintah itu adalah menjadi pelayan masyarakat.

“Bagus, Bukitting hendaknya menjadi contoh dan motivasi bagi pemerintah daerah lainnya di Sumbar,” kata Irwan, mengomentari berita Singgalang, kemarin

Selain itu disebutkannya, dengan masuknya Bukittinggi menjadi salah satu pemerintah daerah yang behasil memberikan mutu pelayanan publik terbaik, maka hal itu itu juga menjadi prestasi bagi Sumbar. “Namun jangan terlena dengan itu, hendaknya penilaian dan penghargaan ini menjadi motivasi baru agar mampu menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi,” katanya.

Selasa (6/12) KPK merilis hasil survei tentang mutu pelayanan publik di berbagai instansi pusat dan daerah. Pemerintah Kota Dumai meraih nilai tertinggi diikuti Bukittinggi, Bitung, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hasil survei integritas sektor publik 2011 itu, dipaparkan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin. Survei yang dilakukan April sampai Oktober 2011, lebih memfokuskan pada bidang yang memungkinkan terjadinya korupsi. Survei memberikan nilai yang tinggi pada instansi yang mampu menutup kesempatan masyarakat untuk melakukan suap di sektor pelayanan publik.

Sementara predikat terendah diraih Pemkot Manokwari diikuti Pemkot Semarang, Serang, Depok, Pemkot Metro. Hasil survei ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi di sektor pelayanan publik.

Walikota Bukittingi, Ismet mengatakan, survei integritas sektor publik (anti korupsi) itu memang telah menempatkan Bukittinggi di posisi kedua, terpaut sangat dekat dengan Dumai. Ada 10 instansi terbaik dengan integritas tinggi terdiri dari enam Pemda, tiga instansi pusat dan satu instansi vertikal.

Tanggapan warga

Terhadap hasil survei tersebut, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Bukittinggi, MH. Dt. Pandak kepada Singgalang menyebutkan jangan terlena dengan hasil survei tersebut.

“Akan lebih baik dapat mempertahankan, serta jika mungkin akan meningkatkan pelayanan lebih baik lagi, sehingga bukan tidak mungkin dapat menjadi nomor satu se Indonesia,” katanya.

“Kini kita sangat berterima kasih kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan terhadap kemajuan Bukittinggi. Karena layanan publik ini sangat erat kaitannya dengan celah tumbuhnya pintu-pintu untuk melakukan korupsi. Jadi pintu pintu tersebut mulai tertutup sehingga angka korupsi dapat ditekan, kapan perlu dihabiskan,” terang Dt Pandak Rabu (7/12).

Kendati demikian, memang belum semuanya dinilai baik dalam pelayanan publik, salah satunya parkir. Ini karena keterbatasan lahan.

Salah satu upaya dengan memberdayakan badan jalan yang bisa dijadikan lokasi parkir, namun tak semua yang bisa dipakai, sebab akan menimbulkan kemaccetan. (401/303)